BANJARMASIN – Hadiri Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) Jumat (24/7), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir tekankan kebijakan berkeadilan untuk pendidikan negeri dan swasta untuk menaikkan kualitasnya.
Sebab menurut pandangan Haedar Nashir, di Indonesia ini tidak boleh ada dikotomi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun negeri. Sehingga ada perlombaan sehat, antara institusi pendidikan swasta maupun negeri sampai bisa ranking dunia.
Melihat ranking perguruan tinggi di dunia secara menyeluruh, nyaris sulit menemukan perguruan tinggi asal Indonesia yang bisa tembus sampai peringkat 200 terbaik di dunia. Situasi terbalik justru dialami oleh negara-negara seperti Meksiko, Brasil, sampai beberapa di Timur Tengah.
Yang menarik justru negara Timur Tengah– Saudi Arabia, Qatar, UEA itu sudah masuk ke 200. Singapur jelas, Malaysia masuk. Bahkan Brasil, Meksiko biarpun sepakbolanya kalah, tapi kini sudah masuk ke 200 besar (perguruan tingginya), ungkap Haedar.
Data itu menunjukkan bahwa, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta (PTN-PTS) di Indonesia jangan berada di zona nyaman. Haedar mendorong supaya arena perlombaan PTN maupun PTS harus digeser ke gelanggang internasional.
Menurutnya, PTN maupun PTS akan menjadi kecil jika sampai sekarang hanya sekadar mengejar omprengan mencari mahasiswa.
” Kampus jangan kaya Oplet Omprengan, mengejar mahasiswa sampai berpuluh-puluh ribu yang nanti bisa-bisa menurunkan kualitas. Termasuk universitas negeri yang berlomba begitu ambisius untuk mengejar jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya,” ujar Haedar.
Guru Besar Ilmu Sosiologi ini menegaskan, bahwa kualitas perguruan tinggi tidak selalu identik dengan banyaknya jumlah mahasiswa. Oleh karena itu, dia mengimbau perguruan tinggi perlu hati-hati dalam menentukan arah kebijakan untuk mengeruk mahasiswa.
Kita swasta tidak karena takut kehilangan mahasiswa. Tapi kita juga cinta bangsa ini, bahwa institusi-institusi milik negara maupun universitas itu harus penuh responsibility dalam memajukan. Jadi jangan hanya mengejar sesuatu yang artificial,tutur Haedar.
Institusi Pendidikan Swasta dan Kebijakan Pemerintah
Di tengah wacana Presiden RI, Prabowo Subianto yang ingin mendirikan sepuluh Universitas Republik Indonesia (URI), Haedar menanggapi, bahwa sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara jelas terkait program tersebut. Namun sebagai muslim, tentu diajarkan untuk berprasangka baik.
Sementara terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk bidang pendidikan, Muhammadiyah selalu proaktif memberikan masukan yang konstruktif.
“Akan tetapi semua berpulang pada yang punya kebijakan itu, maka diharapkan kebijakan itu memiliki pertanggungjawaban publik dalam mengejar kontestasi global,”imbuhnya.
Pada waktu bersamaan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk perguruan tinggi, kata Haedar, dampaknya tidak hanya ke PTN tetapi juga PTS. Biarpun Muhammadiyah berharap tidak ada dikotomi antara institusi pendidikan negeri maupun swasta.
“Kita berharap di negeri ini tidak perlu ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, begitu juga sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena semua sama-sama membangun negara,”kata Haedar.
Diakhir Haedar menegaskan bahwa dalam peran di bidang pendidikan, Muhammadiyah bahkan hadir jauh lebih awal dibandingkan negara. Maka, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta yang tidak berorientasi profit, tentu tidak boleh dibeda-bedakan oleh pemerintah.
